Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berpihak kepada rakyat dan tidak meniru gaya polisi di negara-negara maju.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

Dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara, Presiden Prabowo meminta agar polisi Indonesia tidak bersikap elitis, melainkan harus menyatu dan merasakan langsung penderitaan serta jeritan hati rakyat.

“Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi-polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, harus merasakan kesulitan rakyat, harus mendengar jeritan hati rakyat,” ujar Prabowo di hadapan peserta upacara dan tamu undangan yang hadir.

Polri Diminta Jadi Garda Terdepan

Presiden juga mengapresiasi kinerja dan kesungguhan jajaran Polri selama masa awal pemerintahannya. Ia menekankan pentingnya peran Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga kekayaan negara dan keamanan rakyat.

“Bangsa kita berada sekali lagi di ambang kebangkitan. Kita harus mengelola dan menjaga kekayaan bangsa kita. Dan kepolisian adalah ujung tombak dalam menjaga kekayaan bangsa dan rakyat kita,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, Indonesia sangat membutuhkan institusi kepolisian yang bersih, tangguh, unggul, serta selalu hadir dan dicintai masyarakat.

“Karena itulah, negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin,” kata Prabowo dengan tegas.

Peringatan HUT ke-79 Bhayangkara menjadi momen penting bagi institusi kepolisian.

Meski kerap dianggap sebagai hari lahir Polri, tanggal 1 Juli sebenarnya merujuk pada Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 yang menetapkan penyatuan kepolisian-kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peringatan tahun ini dipusatkan di Monas dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting negara. Prabowo hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hadir pula jajaran pejabat tinggi negara dan menteri Kabinet Merah Putih.

Deretan Pejabat yang Hadir

Pantauan Kompas.com, upacara HUT Bhayangkara turut dihadiri oleh:

• Ketua MPR Ahmad Muzani
• Ketua DPR Puan Maharani
• Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
• Menko Polhukam Budi Gunawan
• Jaksa Agung ST Burhanuddin
• Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
• Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
• Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya
• Menteri Luar Negeri Sugiono
• KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak
• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
• Menkop Budi Arie Setiadi
• Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
• Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul)
• Mendagri Tito Karnavian
• Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan
• Kepala BIN Herindra
• Ketua MA Sunarto
• Ketua MK Suhartoyo

Tidak hanya pejabat aktif, sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden RI juga hadir dalam upacara tersebut. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir bersama Wapres ke-13 Ma’ruf Amin.

Tampak pula Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), dan Wapres ke-6 Try Sutrisno.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Perintah Prabowo: Polri Tak Boleh Seperti Polisi di Negara Maju, Harus Rasakan Penderitaan Rakyat”,