Untuk mendukung kebijakan tersebut, semua sekolah mulai dari SD hingga SMA serta madrasah, diminta rutin mengagendakan kunjungan ke perpustakaan setiap minggunya.

Pemanfaatan dana BOS pun diperbolehkan untuk mendukung program literasi ini, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Dana itu bisa digunakan untuk melengkapi sarana prasarana hingga merekrut tenaga pengelola perpustakaan.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong semangat membaca di kalangan pelajar dan masyarakat luas, serta memperkaya wawasan generasi muda Sulawesi Barat.

Mengenal Sosok Baharuddin Lopa

Nama Baharuddin Lopa tak bisa dilepaskan dari sejarah penegakan hukum di Indonesia. Lahir di Pambusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, pada 27 Agustus 1935, Lopa dikenal sebagai jaksa yang berani dan tak kompromi terhadap ketidakadilan.

Ia meraih gelar doktor hukum laut dari Universitas Diponegoro, Semarang, dan kemudian meniti karier sebagai jaksa. Sejumlah jabatan strategis pernah ia emban, seperti Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung.

Baharuddin Lopa sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta Jaksa Agung Republik Indonesia. Bahkan, ia pernah menjadi anggota Komnas HAM pada periode 1993-1998, dan ditunjuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi sebelum wafat di usia 66 tahun pada 2001.

“Membayangkan Lopa, Membayangkan Keadilan”

Anggota MPR RI dari Kelompok DPD, Muhammad Asri Anas, mengenang Baharuddin Lopa sebagai figur penting yang layak menjadi teladan.

“Ketika ada ketidakadilan dalam hukum, maka sosok Lopa menjadi perbincangan,” kata Anas yang juga menjabat sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (12/7/2019).

Anas menilai Lopa adalah gambaran nyata penegak hukum yang jujur dan berani. Bahkan dalam debat calon presiden tahun 2019, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto pernah menyebut nama Lopa sebagai contoh ideal penegakan hukum.